Gali Manfaat Korporasi Prodi Hukum Gelar Seminar Implementasi Pemenkumham

12

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

  1. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan
    yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum
    maupun bukan badan hukum.
  2. Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat
    menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan
    komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada
    Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan
    Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari
    Korporasi baik langsung maupun tidak langsung,
    merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham
    Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana
    dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
  3. Administrasi Hukum Umum Online yang selanjutnya
    disebut AHU Online adalah sistem pelayanan publik
    berbasis elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat
    Jenderal Administrasi Hukum Umum.
  4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
    pemerintahan di bidang hukum.
  5. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal Administrasi
    Hukum Umum.

Setiap Korporasi wajib menetapkan Pemilik Manfaat dari
Korporasi.
Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perseroan terbatas;
b. yayasan;
c. perkumpulan;
d. koperasi;
e. persekutuan komanditer; dan
f. persekutuan firma.
Penetapan Pemilik Manfaat dilakukan oleh Korporasi melalui
penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari
Korporasi. Prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi
meliputi identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat dari Korporasi.
Identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat dari Korporasi

Leave A Reply

Your email address will not be published.