Mewujudkan Generasi Muda Sadar akan Politik, Studi Pemerintahan Gelar Sosialisasi di Desa Tilangobula

20

By : Sutrisno Us. Djunaidi S.Ip.,M.Ip (Ketua Jurusan Studi Pemerintahan)

Catatan kelam dari perjalanan sebuah sistem yang bernama DEMOKRASI adalah sebuah peristiwa yang sangat panjang. Sistem ini adalah sebuah sistem yang dianggap dapat merubah paradigma semua orang dari pengertian kepemimpinan (Leadership) itu sendiri yang bersifat otoriter/otoritarian, oligarki maupun monarki. Harapan dari sistem demokrasi tersebut untuk dapat mengambil peran dan kekuataan penuh dalam merubah tata kehidupan bernegara yang baik menurut sistem dan asas-asas demokrasi itu sendiri.

Laka-liku dari peradaban berdemokrasi masih sangat kurang, hingganya judul dalam tulisan ini sedikit menggelitik bagi pembaca yang paham akan peran dan asas-asas berdemokrasi. Studi kasus akan berdemokrasi sangatlah banyak untuk digambarkan, contoh kasus tersebut bisa didapatkan melalui aplikasi google, youtube maupun dapat dinilai atau dilihat secara langsung bagaimana proses atau perjalanan dari sebuah sistem demokrasi itu sendiri berjalan dan atau diselenggarakan oleh bangsa ini serta lembaga-lembaga yang tertuang dalam struktur ketatanegaraan.

Demokrasi sendiri mempunyai arti kebebasan yang berlandaskan aspirasi dari suara hati kebenaran, kebaikan, kebijakan, keadaban dan kedaulatan yang dimana semua hak tersebut telah dijamin oleh undang-undang dan pancasila itu sendiri. Kata lain dari demokrasi sendiri yang paling populer dan yang paling sering kita jumpai adalah dari rakyat untuk rakyat.

Arti dan makna tersebut adalah sebuah rahasia yang harus sesegera mungkin dipecahkan, tanpa melihat siapa dan mengapa hal tersebut terjadi. Arti dan makna yang terkandung diantara asas-asas berdemokrasi adalah sebuah penyelenggaraan roda kepemerintahan yang berdasarkan asas kepentingan bersama, transparansi, akuntabel, efektif, efesien, mudah dipahami dan diimplementasikan, tidak kaku serta rasionalisasinya dapat diterima oleh akal sehat.

Berdemokrasi adalah sebuah pilihan yang harus dijalankan dan ditanamkan dalam jiwa nasionalisme oleh setiap individu, kelompok ataupun warga Negara Indonesia. Karena, pada hakikatnya berdemokrasi merupakan hak semua kalangan, suku, tanpa terkecuali pemuda-pemudi sebagai agen pembawa perubahan (Agent Of Change) ditengah-tengah masyarakat. Demokrasi yang hingga saat ini dipandang baik, namun dicerderai oleh pelaku “Oknum” kebijakan yang tidak bertanggungjawab, mental yang rusak, gagu dan kaku dalam berdemokrasi. Hal-hal tersebut yang merusak jiwa dan batang tubuh dari demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, perlunya ada upaya berupa kesadaran dan analisis kasus sebagai tindak lanjut dari permasalahan-permasalahan yang sering kali kita jumpai.

Tidak sampai disitu saja, lobi politik, kepentingan, politik praktis, politik uang, politik dinasti dan politik kekerabatan yang perlu di garis bawahi bersama yang selama ini menjadi benalu dan akar permasalahan di tengah-tengah pelaksanaan sistem demokrasi. Apabila, asas kepentingan tersebut dapat terkendali dan melihat secara fundamental melalui aspek integritas tanpa batas dari pelaksanaan perlu di monitoring dan evaluasi. Stakeholders atau pemangku kepentingan yang sadar akan asas berdemokrasi tidak hanya saja memainkan perannya di ruang lingkup kecil, namun perlu adanya tindak lanjut secara nyata. Hal tersebut juga dapat di evaluasi melalui pengkaderan, kepekaan, kesanggupan, kepengawasan serta keterlibatan semua orang dalam pengambilan keputusan dari sebuah kebijakan yang akan diambil dan perlu adanya rumusan masalah yang mengkaji dan menganalisis atau yang lebih dikenal dalam ilmu manajemen sebagai POAC-e (Planning, Organizing, Actuating dan Controlling serta Evaluasi).

Ini yang dinamakan demokrasi berasaskan transparansi sebagai bentuk tanggungjawab dari kepekaan itu sendiri. Akhirnya, apabila evaluasi tersebut telah diselenggarakan berdasarkan kesadaran bersama, maka pelaksanaan dari sebuah sistem yang bernama demokrasi akan berhasil sampai ke tahapan akhir. Keterlibatan antara stakeholders atau pemangku dengan masyarakat, baik tokoh agama, masyarakat, pemuda dan kalangan intelektual harus bisa bersinergi dan berkolaborasi bersama-sama demi terwujudnya demokrasi yang sehat..

Leave A Reply

Your email address will not be published.